- -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Ketua DPD Partai Ummat Sampang Son Haji Dukung Kapolres, Minta Perdagangan Orang Ditindak Tegas Sesuai Hukum

Selasa, 03 November 2026 | November 03, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-04T00:43:03Z
Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Sampang, Son Haji, menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolres Sampang dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat harus diproses secara tegas sesuai hukum negara serta mengajak seluruh elemen masyarakat bersinergi mencegah perdagangan manusia di Kabupaten Sampang.


Sampang, Djdeveloper.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Kabupaten Sampang, Son Haji, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kepolisian Resor (Polres) Sampang dalam upaya memberantas praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur.


Son Haji menegaskan bahwa segala bentuk praktik perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan tegas dari aparat penegak hukum. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan serta merampas hak dan martabat seseorang.


Ia menilai, perdagangan manusia merupakan persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, praktik eksploitasi terhadap manusia dapat menghancurkan masa depan korban, merusak kehidupan keluarga, bahkan menimbulkan persoalan sosial berkepanjangan di tengah masyarakat.


"Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan. Kami mendukung penuh langkah Kapolres Sampang agar setiap pihak yang terbukti terlibat dalam praktik perdagangan orang diproses dan ditindak sesuai hukum yang berlaku," tegas Son Haji.


Menurutnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Setiap dugaan keterlibatan pihak tertentu perlu ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.


Son Haji juga menekankan bahwa pemberantasan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum setelah kejahatan terjadi. Langkah pencegahan dan pengawasan harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam berbagai modus perdagangan manusia.


Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar, proses perekrutan yang tidak jelas, serta janji pemberangkatan kerja tanpa dokumen dan prosedur resmi.


Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum menerima tawaran pekerjaan, khususnya yang melibatkan perekrutan dan pemberangkatan ke luar daerah maupun luar negeri. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada aparat berwenang apabila menemukan indikasi eksploitasi atau dugaan tindak pidana perdagangan orang.


Lebih lanjut, Son Haji mengajak Pemerintah Kabupaten Sampang, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, serta seluruh elemen masyarakat untuk membangun sinergi dalam mencegah praktik perdagangan manusia.


Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting karena pencegahan TPPO membutuhkan kepedulian bersama. Edukasi, pengawasan lingkungan, serta keberanian melaporkan dugaan tindak pidana menjadi bagian penting dalam melindungi kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban.


"Jangan sampai masyarakat Sampang menjadi korban perdagangan manusia. Kami berharap hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum," ujarnya.


Ia juga berharap Polres Sampang terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam melakukan langkah pencegahan, pengawasan, serta penanganan terhadap dugaan kasus perdagangan orang.


Bagi Son Haji, perlindungan terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Tidak boleh ada ruang bagi praktik eksploitasi manusia yang merugikan korban dan mengancam kehidupan sosial masyarakat.


DPD Partai Ummat Kabupaten Sampang, lanjutnya, mendukung upaya penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan bagi korban, serta pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.


Ia berharap melalui sinergi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, Kabupaten Sampang dapat semakin memperkuat upaya pencegahan perdagangan orang serta menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi manusia.



Reporter: Redaksi

Editor: Redaksi

×
Berita Terbaru Update