 |
| DPP LSM Kibar Nusantara Merdeka melalui Bendahara Umum Vitha Supit menegaskan komitmen mendukung program Presiden, Gubernur Sulut, dan Kejati Sulut dalam pemberantasan korupsi. Komitmen itu dibuktikan KNM lewat keterlibatan aktif sebagai responden dan mitra Survei Penilaian Integritas KPK RI bersama Frontier. KNM juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi dana bantuan kemanusiaan erupsi Gunung Ruang Sitaro secara profesional, objektif, dan tanpa perlakuan istimewa. |
MANADO, DJDEVELOPER.co.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kibar Nusantara Merdeka (KNM) menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam upaya pemberantasan korupsi dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Komitmen tersebut dibuktikan dengan keterlibatan aktif KNM dalam berbagai program pencegahan korupsi, termasuk partisipasi sebagai responden dan mitra strategis dalam kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Frontier sebagai pelaksana survei.
Menurut Bendahara Umum DPP Kibar Nusantara Merdeka Vitha Supit, kepercayaan yang diberikan kepada KNM dalam pelaksanaan survei tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap konsistensi organisasi dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara.
"LSM Kibar Nusantara Merdeka memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Utara, serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam membersihkan praktik-praktik korupsi di daerah. Kami mendukung penuh seluruh langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas," tegas Vitha Supit.
Lebih lanjut, KNM menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi tidak boleh berhenti pada kasus-kasus tertentu saja, melainkan harus menyentuh seluruh dugaan penyimpangan yang merugikan masyarakat dan keuangan negara, termasuk dugaan korupsi dalam penyaluran dana bantuan kemanusiaan bencana erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
KNM berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas perkara tersebut secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu. Setiap pihak yang diduga memiliki keterlibatan harus diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila ditemukan alat bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan hingga penetapan tersangka.
"Kami berharap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus dana bantuan kemanusiaan Gunung Ruang diperiksa secara menyeluruh. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Hukum harus ditegakkan demi keadilan bagi masyarakat terdampak bencana yang berhak menerima bantuan secara utuh," lanjut Vitha Supit.
KNM juga menegaskan bahwa sebagai organisasi masyarakat sipil yang berpihak kepada kepentingan rakyat, pihaknya akan tetap konsisten mengawal berbagai kasus dugaan korupsi di Sulawesi Utara.
"Kibar Nusantara Merdeka tidak bisa dibeli dengan bujukan, tekanan, ataupun iming-iming apa pun. Perjuangan kami adalah memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengawal penegakan hukum. Kami akan terus berada di garis depan dalam mengawasi penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi," tutup Vitha Supit.
DPP Kibar Nusantara Merdeka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi demi terwujudnya Sulawesi Utara yang bersih, maju, dan berkeadilan.
JeEv
