 |
| Orang tua siswa SMPN 2 Wonoayu diminta memesan seragam melalui Koperasi "Sejahtera" berdasarkan dokumen pemesanan tahun 2026 yang beredar. Namun, dokumen itu memunculkan pertanyaan baru: apakah koperasi tersebut berbadan hukum sah, siapa pengurusnya, dan apakah pembelian seragam bersifat wajib atau pilihan? |
Sidoarjo, Djdeveloper.co.id – Aktivitas penyediaan seragam dan atribut peserta didik di SMP Negeri 2 Wonoayu menjadi perhatian publik. Sorotan tersebut muncul setelah beredarnya dokumen pemesanan seragam tahun 2026 yang mencantumkan nama Koperasi “Sejahtera”.
Dokumen bertajuk “Daftar Pemesanan Seragam dan Atribut Sekolah – Koperasi ‘Sejahtera’ Tahun 2026” memuat sejumlah kebutuhan peserta didik, mulai seragam putih-putih, biru-putih, Pramuka, batik Sidoarjo, batik UKS, hingga berbagai atribut seperti dasi, topi, sabuk, hasduk dan kaos training olahraga.
Pencantuman nama koperasi tersebut kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai status kelembagaan, legalitas serta hubungan Koperasi “Sejahtera” dengan SMP Negeri 2 Wonoayu.
Pertanyaan tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Namun, informasi mengenai dasar kelembagaan dan tata kelola koperasi dinilai penting untuk dijelaskan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Legalitas Koperasi Perlu Dibuka
Hal yang menjadi perhatian utama adalah status Koperasi “Sejahtera”.
Publik perlu mengetahui apakah koperasi tersebut telah memiliki badan hukum, dokumen pendirian dan struktur organisasi yang jelas.
Selain itu, perlu diketahui siapa pengurus dan pengawasnya, bagaimana keanggotaannya, serta apakah koperasi tersebut merupakan bagian dari kelembagaan sekolah atau merupakan badan usaha yang berdiri sendiri.
Apabila terdapat hubungan kerja sama antara koperasi dengan SMP Negeri 2 Wonoayu, mekanisme dan dasar hubungan tersebut juga penting untuk diketahui.
Kejelasan mengenai hal itu diperlukan karena nama Koperasi “Sejahtera” tercantum dalam dokumen pemesanan seragam dan atribut siswa.
Dengan demikian, masyarakat dapat memahami siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha tersebut serta bagaimana mekanisme pengelolaannya.
Harga dan Mekanisme Pemesanan
Selain persoalan legalitas, mekanisme penjualan seragam juga menjadi pertanyaan.
Siapa yang menentukan jenis barang? Siapa yang menetapkan harga? Bagaimana pemasok ditentukan? Dan siapa yang menerima serta mencatat pembayaran dari transaksi tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan karena seragam dan atribut yang ditawarkan berkaitan langsung dengan kebutuhan peserta didik.
Orang tua atau wali murid juga perlu memperoleh kejelasan apakah pembelian melalui Koperasi “Sejahtera” bersifat pilihan atau terdapat ketentuan tertentu yang mengharuskan siswa memperoleh seragam melalui koperasi tersebut.
Kejelasan mengenai mekanisme tersebut diperlukan agar tidak muncul persepsi bahwa kebutuhan seragam peserta didik harus dibeli melalui satu jalur tertentu tanpa adanya penjelasan mengenai dasar dan mekanismenya.
Ketentuan Seragam Sekolah Perlu Diperhatikan
Penyediaan pakaian seragam peserta didik juga perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Salah satunya adalah Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Regulasi tersebut mengatur antara lain bahwa sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan/atau membebani orang tua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/atau penerimaan peserta didik baru.
Karena itu, pihak sekolah perlu menjelaskan posisi penjualan seragam melalui Koperasi “Sejahtera”.
Apakah keberadaan koperasi tersebut hanya sebagai fasilitas atau pilihan bagi peserta didik, atau terdapat ketentuan tertentu terkait penggunaannya.
Penjelasan ini penting agar orang tua dan wali murid memahami hak serta pilihan mereka dalam memenuhi kebutuhan seragam peserta didik.
PHMI Jatim Minta Persoalan Dijelaskan
Ketua Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) DPD Jawa Timur, Sapto, meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan tersebut.
Menurutnya, klarifikasi diperlukan untuk memastikan kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah memiliki dasar kelembagaan dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ada aspek kelembagaan yang perlu dijelaskan. Kalau memang Koperasi ‘Sejahtera’ merupakan badan hukum yang sah dan memiliki struktur serta mekanisme pengelolaan yang jelas, tentu publik perlu diberikan informasi yang terang,” ujar Sapto kepada awak media Djdeveloper.co.id, Rabu (16/9/2026).
Sapto juga menyoroti hubungan kelembagaan antara koperasi dengan SMPN 2 Wonoayu.
“Kedudukan koperasi harus jelas. Apakah koperasi tersebut bagian dari kelembagaan sekolah, berdiri sendiri, atau memiliki hubungan kerja sama tertentu dengan sekolah. Jangan sampai masyarakat hanya melihat nama koperasi tanpa mengetahui dasar hubungan kelembagaannya,” katanya.
Ia menilai keterbukaan diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi asumsi di tengah masyarakat.
“Kalau semua legal dan mekanismenya sesuai aturan, buka saja. Dengan begitu persoalan menjadi terang dan tidak berkembang menjadi asumsi,” tegasnya.
Media Layangkan Surat Konfirmasi
Sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi yang berimbang, Djdeveloper.co.id telah melayangkan surat konfirmasi dan permintaan klarifikasi kepada Kepala SMPN 2 Wonoayu.
Surat tersebut bernomor 19/BK-KONF/IX/2026 dan disampaikan pada 14 September 2026.
Dalam surat itu, media meminta penjelasan mengenai status dan legalitas Koperasi “Sejahtera”, dokumen pendirian, pengesahan badan hukum, struktur pengurus dan pengawas, keanggotaan serta hubungan kelembagaan koperasi dengan SMPN 2 Wonoayu.
Konfirmasi juga mencakup pihak yang mengelola transaksi, mekanisme pencatatan keuangan, proses pengadaan seragam dan atribut serta bentuk pertanggungjawaban kegiatan usaha tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMP Negeri 2 Wonoayu belum memberikan tanggapan resmi atas surat konfirmasi tersebut.
Keterangan dari pihak sekolah maupun pengelola Koperasi “Sejahtera” masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan dan memberikan ruang hak jawab secara proporsional.
Pada prinsipnya, pertanyaan mengenai Koperasi “Sejahtera” belum dapat diartikan sebagai kesimpulan telah terjadi pelanggaran.
Hal tersebut merupakan bagian dari proses jurnalistik untuk memperoleh informasi yang jelas, terverifikasi dan berimbang mengenai status koperasi, hubungan kelembagaannya dengan sekolah serta mekanisme penjualan seragam dan atribut peserta didik.
Publik kini menunggu penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Sebab yang menjadi perhatian bukan hanya mengenai jenis seragam yang diperjualbelikan, tetapi juga siapa yang mengelola, bagaimana dasar kelembagaannya, bagaimana mekanisme transaksinya dan bagaimana pertanggungjawaban kegiatan tersebut.
Eka Aristiya – Juni Artomo
